Panduan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK 2026/2027 Terbaru, Ini Aturan dan Perubahannya!

8. Aturan Penerbitan Sertifikat Kompetensi UKK SMK

Peserta yang dinyatakan kompeten berhak memperoleh sertifikat kompetensi sesuai pola penyelenggaraan UKK.

Sertifikat UKK Melalui LSP

Sertifikat diterbitkan oleh LSP-P1 SMK, LSP-P2, atau LSP-P3 sesuai ketentuan BNSP.

Sertifikat kompetensi menggunakan logo Garuda Pancasila dan mengikuti ketentuan skema sertifikasi yang berlaku.

Sertifikat UKK Bersama Dunia Kerja

Sertifikat diterbitkan oleh dunia kerja atau asosiasi profesi yang berwenang.

Apabila terdapat kesepakatan bersama, sertifikat dapat diterbitkan oleh SMK dengan mencantumkan logo Tut Wuri Handayani dan logo dunia kerja/asosiasi profesi sesuai ketentuan panduan.

Sertifikat sekurang-kurangnya memuat identitas peserta, nama sekolah, program keahlian, kompetensi yang diuji, hasil kompetensi, nomor sertifikat, tanggal penerbitan, serta pihak yang berwenang menandatangani.

9. Peserta Belum Kompeten Mendapat Surat Keterangan Mengikuti UKK

Panduan juga mengatur penerbitan Surat Keterangan Telah Mengikuti UKK.

Dokumen tersebut diberikan kepada peserta yang dinyatakan Belum Kompeten sesuai ketentuan panduan.

Surat keterangan menjadi bukti bahwa peserta telah mengikuti pengujian, tetapi tidak menyatakan bahwa peserta telah memenuhi seluruh kompetensi yang dipersyaratkan.

Oleh karena itu, surat tersebut tidak dapat disamakan dengan sertifikat kompetensi.

Ketentuan ini menjadi penting bagi sekolah dalam membedakan bukti keikutsertaan dengan pengakuan pencapaian kompetensi.

10. Hasil UKK Harus Diumumkan Sebelum Pengumuman Kelulusan

Dalam Bab III mengenai peran dan tanggung jawab SMK, sekolah diwajibkan mengelola administrasi hasil UKK secara tertib.

Salah satu tanggung jawab sekolah adalah mengumumkan hasil UKK sebelum pengumuman kelulusan peserta didik.

Sekolah juga bertugas menjaga kerahasiaan hasil pengujian sebelum diumumkan melalui mekanisme yang berlaku.

Selanjutnya, hasil UKK dilaporkan kepada Dinas Pendidikan dan Direktorat SMK, termasuk melalui pengisian data pada aplikasi Dapodik sesuai ketentuan.

Hasil pengujian tidak hanya digunakan untuk memberikan informasi ketercapaian kompetensi peserta, tetapi juga menjadi bahan evaluasi mutu pembelajaran kejuruan.

11. Persyaratan Peserta UKK SMK Tahun Ajaran 2026/2027

Peserta UKK merupakan murid yang telah mengikuti proses pembelajaran dan memiliki kesiapan menunjukkan kompetensi sesuai konsentrasi keahliannya.

Berdasarkan panduan, peserta dapat berasal dari:

SMK Program 3 Tahun

Murid kelas XII semester 5 atau semester 6.

SMK Program 4 Tahun

Murid kelas XIII semester 7 atau semester 8.

Peserta juga harus memenuhi persyaratan administrasi dan memiliki kesiapan kompetensi sesuai bidang yang diujikan.

Khusus peserta UKK melalui LSP, terdapat ketentuan mengenai kepemilikan sertifikat PKL atau pemenuhan persyaratan dasar yang tercantum pada skema sertifikasi kompetensi.

Sebelum pelaksanaan, sekolah melakukan verifikasi terhadap identitas, konsentrasi keahlian, ketuntasan pembelajaran, dan dokumen pendukung peserta.

12. Persiapan Sekolah Sebelum Pelaksanaan UKK

Untuk mendukung penyelenggaraan UKK yang bermutu, sekolah perlu melakukan analisis kebutuhan dan kesiapan.

Persiapan tersebut meliputi:

1. Menentukan kompetensi atau skema sertifikasi yang akan diuji.

2. Mendata peserta UKK kelas XII atau XIII.

3. Menentukan pola penyelenggaraan UKK.

4. Menjalin kerja sama dengan LSP atau dunia kerja/asosiasi profesi.

5. Menyiapkan asesor yang memenuhi ketentuan.

6. Menyusun perangkat dan instrumen asesmen.

7. Menyiapkan Tempat Uji Kompetensi, alat, dan bahan.

8. Melakukan identifikasi risiko keselamatan dan kesehatan kerja.

9. Menyusun jadwal kegiatan dan kebutuhan pembiayaan.

10. Menyiapkan mekanisme pencatatan, dokumentasi, pelaporan, dan evaluasi hasil.

Persiapan tersebut diperlukan untuk memastikan UKK dilaksanakan sesuai standar mutu dan kebutuhan dunia kerja.

13. Panduan UKK Juga Mengatur Kondisi Darurat

Panduan Kemendikdasmen mengatur sejumlah alternatif penyelenggaraan UKK apabila terjadi keadaan kahar atau force majeure.

Alternatif tersebut meliputi:

• UKK alih lokasi.

• UKK berbasis portofolio.

• UKK secara daring pada konsentrasi keahlian tertentu.

• UKK terintegrasi dengan Praktik Kerja Lapangan (PKL).

• Penjadwalan ulang UKK.

Namun, alternatif tersebut tidak dapat digunakan secara bebas di luar kondisi yang dipersyaratkan.

Setiap penyesuaian pelaksanaan UKK harus mempertimbangkan keselamatan, standar kompetensi, serta ketentuan dokumentasi dan pelaporan.

14. Download Panduan dan Perangkat UKK SMK

Bagi kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ketua program keahlian, guru produktif, dan panitia UKK, panduan ini dapat digunakan untuk menyiapkan administrasi dan pelaksanaan UKK.

Dokumen memuat tujuh bab utama serta glosarium dan lampiran instrumen evaluasi yang dapat dijadikan referensi.

Selain itu, panduan mencantumkan alamat layanan Direktorat SMK yang dapat digunakan untuk mengakses contoh perangkat UKK dan instrumen pendukung.

Portal UKK Direktorat SMK:

https://smk.kemendikdasmen.go.id/ukk

Sekolah disarankan menggunakan dokumen dan instrumen yang relevan dengan pola penyelenggaraan serta kompetensi keahlian yang akan diujikan.

15. Dasar Kebijakan Pelaksanaan UKK SMK

Panduan Pelaksanaan UKK Tahun 2026 mencantumkan sejumlah dasar hukum, termasuk:

• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

• Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya.

• Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan.

• Ketentuan mengenai standar kompetensi lulusan, standar isi, kurikulum, pendidikan vokasi, dan sertifikasi kompetensi.

• Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 04 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan.

Ketentuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan UKK yang terstandar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Kemendikdasmen melalui Direktorat SMK telah menerbitkan Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Tahun 2026 sebagai acuan penyelenggaraan UKK di sekolah menengah kejuruan.

Panduan tersebut memuat penyempurnaan kebijakan, termasuk penguatan dua pola UKK melalui LSP dan dunia kerja/asosiasi profesi, persyaratan minimal akreditasi sekolah, independensi asesor, serta konversi kategori Kompeten pada rentang nilai 80–100.

Pelaksanaan UKK untuk SMK program tiga tahun dapat dilakukan pada semester 5 atau 6, sedangkan SMK program empat tahun pada semester 7 atau 8.

Sekolah juga diwajibkan menyiapkan tempat uji, perangkat asesmen, asesor, dokumentasi, dan pelaporan sesuai ketentuan.

Melalui penyempurnaan tersebut, UKK diharapkan tidak sekadar menjadi kegiatan ujian praktik, tetapi juga menjadi sarana pengakuan kompetensi dan peningkatan mutu pendidikan vokasi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Sumber:

Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan, Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. (2026). Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan.

Mastiokdr.com – Media Informasi Dunia Pendidikan Terupdate dan Terpercaya!

Untuk informasi selengkapnya terkait dengan Panduan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK 2026/2027 Terbaru, Ini Aturan dan Perubahannya! dapat kalian lihat di sini: Klik Disini

Demikian informasi tentang Panduan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK 2026/2027 Terbaru, Ini Aturan dan Perubahannya! yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Jika informasi ini bermanfaat, jangan lupa Share ya, Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.