9 Tahapan Pengalihan Guru PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu 2026–2027, Cek Jadwalnya!
- Aparatur Sipil Negara (ASN)
- 22 November 2026
- 126
- Oleh MastioKdr
9 Tahapan Pengalihan Guru PPPK Paruh Waktu ke Penuh Waktu 2026–2027, Cek Jadwalnya!
MASTIOKDR.COM, JAKARTA – Kabar baik bagi guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu. Pemerintah tengah menyiapkan pengalihan status kepegawaian menjadi PPPK penuh waktu yang direncanakan mulai berlaku pada Januari 2027.
Kebijakan tersebut menjadi perhatian ribuan guru yang selama ini menunggu kepastian status dan peningkatan kesejahteraan.
Berdasarkan informasi resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu menjadi sasaran rencana pengalihan status menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti, juga telah menjelaskan bahwa pengalihan guru PPPK paruh waktu menuju penuh waktu direncanakan dilaksanakan tanpa tes seleksi ulang.
Di tengah persiapan kebijakan tersebut, beredar linimasa rencana pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi PPPK yang memuat sembilan tahapan, mulai dari pemetaan data pada Agustus–September 2026 hingga pengalihan kedudukan pada Januari 2027.
Linimasa tersebut mencakup pemetaan data, usulan kebutuhan, penetapan kebutuhan, perubahan status, pemberkasan melalui SIASN BKN, penerbitan pertimbangan teknis, dan pengangkatan.
Perlu diperhatikan bahwa sembilan tahapan dan rincian jadwal bulanan yang dibahas dalam artikel ini merupakan linimasa rencana yang dibagikan sebagai referensi. Rincian waktunya belum seluruhnya terverifikasi sebagai jadwal nasional final.
Lantas, bagaimana sembilan tahapan tersebut? Apa yang dimaksud dengan pemberkasan SIASN dan Pertek BKN? Apakah guru PPPK paruh waktu harus mengikuti tes lagi?
Berikut penjelasan lengkapnya.
Pemerintah Siapkan Pengalihan Guru PPPK Paruh Waktu Mulai Januari 2027
Rencana pengalihan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata status dan tata kelola tenaga pendidik.
Dalam publikasi resmi Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik) Kemendikdasmen tanggal 9 Oktober 2026, disebutkan bahwa sebanyak 242.482 guru PPPK paruh waktu direncanakan memperoleh pengalihan status menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.
Kebijakan ini juga mencakup rencana perubahan kedudukan kepegawaian guru menjadi pegawai pemerintah pusat.
Pemerintah menyampaikan bahwa pengalihan tersebut merupakan langkah untuk memberikan kepastian status dan mendukung keberlanjutan layanan pendidikan.
Di sisi lain, pelaksanaan administrasinya melibatkan proses penetapan kebutuhan dan perubahan status kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Linimasa 9 Tahapan Pengalihan Guru PPPK Paruh Waktu 2026–2027
Berikut sembilan tahapan berdasarkan linimasa rencana yang dibagikan.
| No. | Tahapan | Jadwal Rencana |
|---|---|---|
| 1 | Pemetaan Data Eksisting | Agustus–September 2026 |
| 2 | Perangkat Penunjang | Agustus–September 2026 |
| 3 | Usulan Kebutuhan | September 2026 |
| 4 | Penetapan Kebutuhan | September 2026 |
| 5 | Usulan Perubahan Status | Oktober–November 2026 |
| 6 | Pemberkasan Guru pada SIASN BKN | Oktober–November 2026 |
| 7 | Penetapan Pertek oleh BKN | Oktober–November 2026 |
| 8 | Pengangkatan Guru PPPK | Desember 2026 |
| 9 | Pengalihan Kedudukan | Januari 2027 |
Catatan: Nama tahapan dan bulan mengikuti linimasa yang dibagikan. Jadwal tersebut perlu dicocokkan dengan pengumuman teknis pemerintah dan instansi kepegawaian yang berwenang. Tidak semua tahapan dapat dipastikan berlangsung serentak pada seluruh instansi.
Tahap 1. Pemetaan Data Eksisting — Agustus–September 2026
Tahapan pertama dalam linimasa adalah pemetaan data eksisting guru PPPK paruh waktu.
Pemetaan data merupakan proses pendataan kondisi kepegawaian yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pengalihan status.
Informasi yang relevan dalam proses pendataan antara lain identitas pegawai, status kepegawaian, unit kerja, lokasi penugasan, dan kebutuhan guru.
Data tersebut membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai jumlah guru yang menjadi sasaran penataan.
Namun, jenis data dan mekanisme pendataan yang wajib dilakukan tetap mengikuti petunjuk resmi instansi terkait.
Tahap 2. Perangkat Penunjang — Agustus–September 2026
Tahapan kedua dalam linimasa disebut sebagai perangkat penunjang.
Secara administratif, tahap ini dapat dipahami sebagai persiapan perangkat pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan.
Perangkat pendukung tersebut dapat berkaitan dengan sistem informasi, dokumen, tata kelola, dan koordinasi antarlembaga.
Akan tetapi, linimasa yang dibagikan tidak menjelaskan rincian perangkat penunjang yang dimaksud.
Karena itu, tahap ini belum dapat dianggap sebagai kewajiban guru untuk mengunggah dokumen tertentu tanpa adanya petunjuk teknis lebih lanjut.
Tahap 3. Usulan Kebutuhan — September 2026
Tahap berikutnya adalah usulan kebutuhan PPPK.
Dalam proses penataan kepegawaian, usulan kebutuhan digunakan untuk menentukan jumlah dan jenis jabatan yang diperlukan instansi pemerintah.
Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK Paruh Waktu mengatur bahwa proses pengalihan melibatkan usulan rincian kebutuhan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Usulan tersebut merupakan bagian dari mekanisme administrasi untuk menentukan kebutuhan PPPK pada instansi pemerintah.
Walaupun linimasa menempatkan tahap ini pada September 2026, kepastian pelaksanaan dan penyelesaian usulan di setiap instansi perlu mengikuti pengumuman resmi.
Tahap 4. Penetapan Kebutuhan — September 2026
Setelah usulan kebutuhan disampaikan, tahapan berikutnya adalah penetapan kebutuhan.
Berdasarkan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026, Menteri PANRB menetapkan rincian kebutuhan PPPK pada setiap instansi pemerintah.
Rincian kebutuhan tersebut berkaitan dengan jumlah kebutuhan, jenis jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan.
Penetapan kebutuhan menjadi salah satu landasan bagi pelaksanaan proses perubahan status.
Dalam linimasa yang dibagikan, tahap ini direncanakan berlangsung pada September 2026.
Namun, tanggal penyelesaian penetapan kebutuhan secara nasional belum dapat dipastikan hanya berdasarkan daftar tersebut.
Tahap 5. Usulan Perubahan Status — Oktober–November 2026
Tahapan kelima adalah pengajuan usulan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK.
PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 mengatur bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian mengusulkan perubahan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK kepada Kepala BKN setelah memperoleh penetapan rincian kebutuhan.
Berdasarkan Pasal 25, usulan perubahan status disampaikan paling lama tujuh hari kerja setelah penetapan kebutuhan diterima.
Artinya, pengalihan status melibatkan proses administratif melalui instansi yang memiliki kewenangan kepegawaian.
Guru PPPK paruh waktu tidak perlu menganggap bahwa usulan tersebut harus dilakukan sendiri melalui tautan pendaftaran yang tersebar di media sosial.
Tahap 6. Pemberkasan Guru pada SIASN BKN — Oktober–November 2026
Sudah menonton video terbaru berikut?
Simak informasi dan panduan selengkapnya melalui channel resmi Mastiokdr.
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini