Resmi! Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 Atur BSU Rp900 Ribu, Ini Syarat Penerimanya
- BANTUAN SUBSIDI UPAH (BSU)
- 17 November 2026
- Oleh MastioKdr
Resmi! Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 Atur BSU Rp900 Ribu, Ini Syarat Penerimanya
MASTIOKDR.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) resmi menetapkan aturan terbaru mengenai pemberian Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026 bagi pekerja dan buruh di Indonesia.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Peraturan yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 tersebut ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Yassierli, dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Salah satu ketentuan penting dalam peraturan terbaru ini adalah penetapan Bantuan Subsidi Upah sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan yang dibayarkan sekaligus, sehingga totalnya mencapai Rp900.000 bagi pekerja yang memenuhi persyaratan.
Selain besaran bantuan, pemerintah menetapkan ketentuan kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026 serta batas gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan dengan penyesuaian untuk wilayah yang memiliki upah minimum lebih tinggi.
Menariknya, pekerja yang memiliki gaji di atas Rp3,5 juta belum tentu tidak memenuhi syarat BSU. Peraturan memberikan pengecualian batas upah bagi pekerja yang berada di daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) atau Upah Minimum Provinsi (UMP) lebih tinggi dari Rp3,5 juta.
Lantas, siapa saja yang berhak menerima BSU 2026, berapa batas gaji yang diperbolehkan, dan bagaimana cara mengecek status penerima? Berikut penjelasan lengkap berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
Kemnaker Resmi Terbitkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026
Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 sebagai perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Sebelumnya, ketentuan tersebut telah mengalami perubahan melalui Permenaker Nomor 5 Tahun 2025.
Dalam bagian pertimbangan peraturan terbaru, pemerintah menjelaskan bahwa pemberian subsidi gaji atau upah diperlukan untuk mempertahankan daya beli pekerja dan menjaga ketahanan ekonomi pekerja atau buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Program bantuan juga diarahkan untuk mendukung keberlanjutan aktivitas ekonomi.
Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 memperbarui beberapa ketentuan penting, terutama Pasal 3 mengenai persyaratan penerima, Pasal 4 mengenai ketentuan gaji atau upah, Pasal 6 mengenai besaran bantuan, serta lampiran wilayah yang memiliki upah minimum lebih besar dari Rp3,5 juta.
Perubahan tersebut menjadi dasar hukum penyaluran BSU 2026.
1. Syarat Penerima BSU 2026 Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026
Berdasarkan Pasal 3 ayat (2), pekerja atau buruh yang berhak memperoleh subsidi gaji atau upah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.
Pertama, merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
Status kewarganegaraan dibuktikan melalui kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Kedua, menjadi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
Pekerja harus tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Agustus 2026.
Ketentuan tersebut menjadi salah satu persyaratan utama dalam penentuan calon penerima.
Ketiga, memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3.500.000 per bulan.
Namun, batas gaji tersebut dapat disesuaikan apabila pekerja berada di wilayah yang memiliki UMK atau UMP lebih tinggi dari Rp3,5 juta.
Dengan demikian, persyaratan batas upah perlu dilihat berdasarkan lokasi kerja dan ketentuan upah minimum wilayah yang tercantum dalam peraturan.
2. ASN, TNI, dan Polri Tidak Termasuk Penerima BSU 2026
Selain menetapkan persyaratan penerima, Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 juga mengatur kelompok yang dikecualikan dari pemberian BSU.
Berdasarkan Pasal 3 ayat (3), bantuan subsidi gaji atau upah tidak diberikan kepada:
-
Aparatur Sipil Negara (ASN).
-
Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
-
Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Dengan demikian, program BSU 2026 ditujukan kepada pekerja atau buruh yang memenuhi ketentuan dan tidak termasuk dalam kelompok pengecualian tersebut.
3. Besaran BSU 2026 Ditetapkan Rp900.000
Salah satu informasi yang paling dinantikan pekerja adalah besaran bantuan yang akan diterima.
Berdasarkan perubahan Pasal 6 ayat (1), Bantuan Subsidi Upah diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp300.000 per bulan untuk tiga bulan yang dibayarkan sekaligus.
Berikut rinciannya.
| Komponen | Besaran |
|---|---|
| Bantuan per bulan | Rp300.000 |
| Lama bantuan | 3 bulan |
| Total bantuan | Rp900.000 |
| Cara pembayaran | Sekaligus |
Artinya, pekerja yang ditetapkan sebagai penerima akan memperoleh total bantuan sebesar Rp900.000.
Namun, pemberian bantuan tetap mempertimbangkan jumlah pekerja yang memenuhi persyaratan dan ketersediaan pagu anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.
Karena itu, memenuhi kriteria umum tidak berarti bantuan otomatis masuk ke rekening tanpa proses penetapan penerima.
4. Pekerja Bergaji Lebih dari Rp3,5 Juta Masih Bisa Memenuhi Syarat BSU
Salah satu ketentuan penting yang perlu dipahami dalam Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 adalah penyesuaian batas gaji berdasarkan upah minimum wilayah.
Pasal 4 ayat (3) menjelaskan bahwa apabila pekerja berada di wilayah dengan UMK lebih besar dari Rp3,5 juta, batas gaji yang diperbolehkan menjadi paling banyak sebesar UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, Pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa apabila suatu daerah tidak menetapkan UMK, batas gaji mengacu pada UMP dengan mekanisme pembulatan yang sama.
Sebagai contoh, apabila suatu daerah mempunyai UMK Rp3.802.862, maka batas gaji setelah pembulatan menjadi Rp3.900.000.
Dengan mekanisme tersebut, pekerja yang bergaji lebih dari Rp3,5 juta dapat tetap memenuhi persyaratan batas upah apabila nilai gajinya tidak melampaui batas yang berlaku di wilayah kerjanya.
Namun, pekerja tetap harus memenuhi persyaratan lain seperti NIK, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan, dan ketentuan penerima bantuan.
5. Contoh Batas Gaji BSU 2026 di Sejumlah Daerah
Lampiran Permenaker Nomor 16 Tahun 2026 mencantumkan daftar wilayah yang memiliki upah minimum lebih besar dari Rp3,5 juta beserta nilai upah minimum yang dibulatkan untuk penentuan batas penerima BSU.
Berikut beberapa contohnya.
| Kabupaten/Kota | Batas Gaji BSU |
|---|---|
| Kota Medan | Rp4.400.000 |
| Kota Pekanbaru | Rp4.000.000 |
| Kota Batam | Rp5.400.000 |
| DKI Jakarta | Rp5.800.000 |
| Kabupaten Bogor | Rp5.200.000 |
| Kabupaten Bekasi | Rp6.000.000 |
| Kota Bekasi | Rp6.000.000 |
| Kota Bandung | Rp4.800.000 |
| Kota Semarang | Rp3.800.000 |
| Kota Surabaya | Rp5.300.000 |
| Kabupaten Sidoarjo | Rp5.200.000 |
| Kabupaten Gresik | Rp5.200.000 |
| Kota Malang | Rp3.800.000 |
| Kota Makassar | Rp4.200.000 |
Angka dalam tabel tersebut merupakan batas gaji untuk persyaratan BSU sesuai hasil pembulatan yang tercantum dalam lampiran, bukan nominal bantuan yang diterima.
Untuk daerah yang tidak tercantum sebagai wilayah dengan upah minimum lebih tinggi, persyaratan umum tetap mengacu pada batas gaji Rp3,5 juta sebagaimana Pasal 3.
Daftar lengkap wilayah dapat dilihat melalui lampiran Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
6. Gaji yang Diperhitungkan Berdasarkan Data BPJS Ketenagakerjaan
Pekerja perlu memahami bahwa gaji yang menjadi dasar penentuan penerima BSU bukan sekadar nominal pendapatan yang disampaikan secara pribadi.
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1), gaji atau upah yang diperhitungkan merupakan gaji terakhir yang dilaporkan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam sistem.
Selanjutnya, Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa komponen gaji tersebut terdiri atas:
-
Upah pokok.
-
Tunjangan tetap.
Oleh karena itu, kesesuaian data pengupahan yang dilaporkan perusahaan menjadi faktor penting dalam proses penentuan calon penerima bantuan.
Pekerja dapat berkoordinasi dengan bagian personalia atau sumber daya manusia perusahaan apabila menemukan ketidaksesuaian informasi kepesertaan dan pengupahan.
7. Apakah Semua Pekerja yang Memenuhi Syarat Otomatis Mendapat BSU?
Sudah menonton video terbaru berikut?
Simak informasi dan panduan selengkapnya melalui channel resmi Mastiokdr.
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini