Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 001 Tahun 2026 tentang Kepatuhan Tata Tertib Asesmen Skala Nasional SMA/SMK
- ANBK/UNBK
- 16 November 2026
- Oleh MastioKdr
Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 001 Tahun 2026 tentang Kepatuhan Tata Tertib Asesmen Skala Nasional SMA/SMK
MASTIOKDR.COM – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) resmi menerbitkan Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 tentang Kepatuhan terhadap Tata Tertib dalam Pelaksanaan Asesmen Skala Nasional pada Jenjang SMA/MA/Sederajat dan SMK/MAK Sederajat.
Surat edaran yang ditetapkan di Jakarta pada 2 November 2026 tersebut menegaskan kewajiban seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dan Asesmen Nasional (AN) untuk mematuhi pedoman serta tata tertib yang telah ditetapkan.
Kebijakan ini diterbitkan menyusul adanya laporan dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan asesmen skala nasional tahun 2026.
Melalui surat tersebut, Kemendikdasmen menegaskan pentingnya menjaga integritas, objektivitas, kredibilitas, kerahasiaan, serta akuntabilitas penyelenggaraan asesmen.
Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 001 Tahun 2026 Resmi Diterbitkan
Surat Edaran Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 001 Tahun 2026 ditandatangani oleh Toni Toharudin, selaku Kepala BKPDM Kemendikdasmen.
Surat edaran tersebut ditujukan kepada:
-
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
-
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.
-
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
Seluruh penerima surat berada di wilayah Indonesia dan diharapkan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan Asesmen Skala Nasional.
Berdasarkan isi surat edaran, pelaksanaan asesmen pada jenjang SMA/MA/sederajat dan SMK/MAK Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya menyediakan informasi capaian akademik peserta didik secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, seluruh tahapan penyelenggaraan asesmen harus dilaksanakan sesuai pedoman dan ketentuan resmi.
Mengapa Surat Edaran tentang Kepatuhan Tata Tertib Asesmen Nasional Diterbitkan?
Dalam bagian latar belakang surat edaran dijelaskan bahwa Kemendikdasmen menerima laporan dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran selama pelaksanaan asesmen skala nasional tahun 2026.
Terhadap berbagai laporan tersebut, telah dilakukan atau sedang dilakukan pendalaman melalui mekanisme pemeriksaan yang mencakup penelaahan informasi, bukti, serta kronologi kejadian.
Setiap dugaan pelanggaran perlu ditangani secara objektif, akuntabel, dan hati-hati berdasarkan fakta serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oleh karena itu, dibutuhkan pedoman bagi penyelenggara di tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga satuan pendidikan dalam menerima, meneruskan, menjaga kerahasiaan, serta menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran.
Surat edaran ini juga dimaksudkan untuk mendukung penyelenggaraan asesmen dengan prinsip kejujuran, kerahasiaan, dan akuntabilitas.
Empat Ketentuan Penting dalam Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026
Terdapat empat ketentuan utama yang tercantum dalam bagian isi surat edaran.
1. Pelaksanaan TKA dan AN Wajib Mengikuti Pedoman Resmi
Pelaksanaan Asesmen Skala Nasional Tahun 2026 wajib berpedoman pada Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.
Ketentuan tersebut menjadi acuan bagi seluruh unsur penyelenggara agar pelaksanaan asesmen berjalan sesuai aturan yang berlaku.
2. Seluruh Petugas dan Peserta Wajib Mematuhi Tata Tertib
Surat edaran secara tegas menyebutkan pihak-pihak yang wajib mematuhi pedoman serta tata tertib penyelenggaraan asesmen, yaitu:
-
Satuan pendidikan.
-
Proktor.
-
Teknisi.
-
Penyelia pengawas.
-
Pendamping penyelia.
-
Pengawas ruang.
-
Peserta asesmen.
-
Pihak lain yang terlibat.
Setiap pihak wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Dengan demikian, kepatuhan terhadap tata tertib tidak hanya menjadi tanggung jawab peserta ujian, tetapi juga seluruh unsur penyelenggara.
3. Wajib Menjaga Integritas, Kredibilitas, dan Keamanan
Seluruh pihak yang terlibat diwajibkan menjaga integritas, kredibilitas, objektivitas, keamanan, dan kelancaran penyelenggaraan TKA serta Asesmen Nasional.
Ketentuan ini bertujuan mendukung pelaksanaan asesmen yang jujur dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip tersebut juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan terhadap hasil asesmen terstandar.
4. Dugaan Pelanggaran Harus Dilaporkan melalui Mekanisme Resmi
Setiap dugaan pelanggaran terhadap pedoman maupun tata tertib penyelenggaraan TKA dan AN agar dilaporkan melalui mekanisme pelaporan yang telah ditetapkan.
Surat edaran menekankan bahwa penanganan laporan harus dilakukan dengan memperhatikan fakta, bukti, serta kronologi kejadian.
Selain itu, kerahasiaan informasi dan identitas pelapor termasuk dalam ruang lingkup pengaturan surat edaran tersebut.
Ruang Lingkup Surat Edaran tentang Tata Tertib Asesmen Skala Nasional 2026
Berdasarkan bagian ketiga surat edaran, ruang lingkup pengaturan mencakup beberapa aspek berikut.
| No. | Ruang Lingkup | Ketentuan |
|---|---|---|
| 1 | Kepatuhan terhadap pedoman | Penyelenggaraan TKA dan AN mengikuti pedoman resmi |
| 2 | Kepatuhan tata tertib | Seluruh pihak menjalankan ketentuan sesuai kewenangan |
| 3 | Laporan dugaan pelanggaran | Laporan diterima dan diteruskan melalui mekanisme yang berlaku |
| 4 | Pengamanan informasi | Informasi dan bukti dijaga kerahasiaannya |
| 5 | Pemeriksaan awal | Dilakukan koordinasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan |
| 6 | Perlindungan pelapor | Kerahasiaan identitas pelapor dijaga |
| 7 | Tindak lanjut | Dugaan pelanggaran ditangani sesuai tugas dan kewenangan |
Ruang lingkup tersebut menjadi pedoman bagi penyelenggara asesmen dalam menangani laporan dugaan pelanggaran secara bertanggung jawab.
Dasar Hukum Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 001 Tahun 2026
Surat edaran ini mencantumkan dua dasar hukum utama.
Pertama, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Tes Kemampuan Akademik.
Peraturan tersebut menjadi dasar kebijakan penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik.
Kedua, Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 56 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tes Kemampuan Akademik dan Asesmen Nasional.
Keputusan menteri ini menjadi pedoman penyelenggaraan TKA dan AN yang dirujuk secara langsung dalam surat edaran.
Kepala sekolah, panitia, proktor, teknisi, pengawas, dan peserta perlu memperhatikan ketentuan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
Apakah Surat Edaran Nomor 001 Tahun 2026 Mengatur Sanksi Pelanggaran?
Salah satu informasi penting yang perlu dipahami adalah bahwa Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 tidak merinci jenis maupun besaran sanksi pelanggaran.
Isi surat berfokus pada kepatuhan terhadap pedoman, kewajiban menjaga integritas asesmen, serta mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran.
Untuk memahami ketentuan teknis dan penanganan pelanggaran secara lebih terperinci, satuan pendidikan perlu merujuk pada pedoman penyelenggaraan TKA dan AN yang berlaku.
Dengan demikian, adanya laporan dugaan pelanggaran tidak dapat langsung diartikan bahwa seseorang telah terbukti melakukan pelanggaran.
Pemeriksaan harus tetap dilakukan secara objektif berdasarkan fakta dan bukti.
Sudah menonton video terbaru berikut?
Simak informasi dan panduan selengkapnya melalui channel resmi Mastiokdr.
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini