Syarat Calon Penerima BSU 2026 Terbaru! Cek Kriteria dan Batas Gaji
- BANTUAN SUBSIDI UPAH (BSU)
- 17 November 2026
- 180
- Oleh MastioKdr
Syarat Calon Penerima BSU 2026 Terbaru! Cek Kriteria dan Batas Gaji
MASTIOKDR.COM, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menetapkan persyaratan terbaru bagi pekerja dan buruh yang berpotensi menerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026, yang merupakan perubahan kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh.
Peraturan yang ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 tersebut menjadi dasar hukum pemberian bantuan subsidi upah kepada pekerja yang memenuhi ketentuan.
Berdasarkan aturan terbaru, pekerja yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh bantuan sebesar Rp300.000 per bulan selama tiga bulan, dengan total Rp900.000 yang dibayarkan sekaligus.
Namun, tidak semua pekerja secara otomatis berhak menerima bantuan tersebut.
Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria, mulai dari status kewarganegaraan, kepesertaan aktif BPJS Ketenagakerjaan, batas gaji atau upah, hingga pengecualian bagi kelompok pekerja tertentu.
Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan adalah persyaratan gaji maksimal Rp3,5 juta per bulan. Meski demikian, pekerja yang memiliki gaji di atas nominal tersebut masih berpeluang memenuhi persyaratan apabila bekerja di daerah dengan upah minimum lebih tinggi.
Lantas, apa saja syarat calon penerima BSU Tahun 2026? Bagaimana jika gaji lebih dari Rp3,5 juta? Apakah pekerja honorer dan karyawan swasta bisa mendapatkan bantuan?
Berikut informasi lengkap berdasarkan ketentuan terbaru Kemnaker.
Resmi! Pemerintah Tetapkan Syarat Penerima BSU 2026
Kementerian Ketenagakerjaan menetapkan persyaratan penerima Bantuan Subsidi Upah Tahun 2026 melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026.
Peraturan tersebut ditandatangani Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 28 Oktober 2026.
Kebijakan ini ditujukan untuk membantu mempertahankan daya beli pekerja dan buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Dalam Pasal 3, pemerintah menetapkan tiga persyaratan utama penerima BSU.
Ketiga persyaratan tersebut berkaitan dengan kewarganegaraan, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, serta besaran gaji atau upah.
Selain itu, pemerintah mengatur kelompok yang tidak termasuk penerima BSU dan ketentuan penyesuaian batas gaji berdasarkan upah minimum daerah.
1. Warga Negara Indonesia yang Memiliki NIK
Syarat pertama adalah calon penerima merupakan Warga Negara Indonesia (WNI).
Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf a, status kewarganegaraan dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
Artinya, pekerja harus mempunyai identitas kependudukan yang valid.
NIK menjadi salah satu data penting dalam proses verifikasi dan pencocokan identitas calon penerima.
Karena itu, pekerja perlu memastikan informasi identitas yang tercatat pada sistem administrasi kependudukan dan BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai.
2. Peserta Aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026
Persyaratan kedua adalah pekerja tercatat sebagai peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Agustus 2026.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
Dengan demikian, status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan calon penerima bantuan.
Melalui portal resmi BSU Kemnaker, persyaratan tersebut diperjelas untuk pekerja yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan kategori Penerima Upah (PU).
Pekerja perlu memastikan bahwa status kepesertaannya sesuai dengan data yang digunakan dalam proses verifikasi.
Apabila mengalami ketidaksesuaian informasi, pekerja dapat berkoordinasi dengan perusahaan atau BPJS Ketenagakerjaan.
3. Menerima Gaji atau Upah Maksimal Rp3,5 Juta per Bulan
Persyaratan ketiga adalah pekerja menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp3.500.000 per bulan.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
Namun, batas gaji Rp3,5 juta merupakan ketentuan umum.
Dalam Pasal 4, pemerintah memberikan penyesuaian bagi pekerja di wilayah dengan upah minimum kabupaten/kota atau provinsi lebih besar dari Rp3,5 juta.
Dengan demikian, pekerja dengan gaji di atas Rp3,5 juta belum tentu langsung tidak memenuhi syarat.
Penentuan batas gaji perlu memperhatikan ketentuan upah minimum di wilayah kerjanya.
4. Pekerja Bergaji Lebih dari Rp3,5 Juta Masih Berpeluang Mendapat BSU
Salah satu hal penting dalam aturan BSU Tahun 2026 adalah adanya penyesuaian batas upah untuk daerah tertentu.
Pasal 4 ayat (3) menyebutkan bahwa apabila pekerja bekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih besar dari Rp3,5 juta, batas gaji untuk persyaratan BSU mengikuti UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
Sementara itu, apabila daerah tidak menetapkan UMK, batas gaji mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.
Sebagai contoh, pekerja di wilayah dengan UMK Rp3.802.862 memiliki batas gaji persyaratan BSU sebesar Rp3.900.000 setelah pembulatan.
Artinya, pekerja dengan gaji Rp3,7 juta di wilayah tersebut masih memenuhi persyaratan batas upah.
Namun, pekerja tersebut tetap harus memenuhi persyaratan lainnya sebelum dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan.
Contoh Batas Gaji BSU Tahun 2026 di Berbagai Daerah
Sudah menonton video terbaru berikut?
Simak informasi dan panduan selengkapnya melalui channel resmi Mastiokdr.
Jasa Pembuatan Website dan Aplikasi Sekolah :
Kontak Kami Cek ProdukUntuk Informasi Terbaru Silahkan Ikuti Di Media Sosial Kami :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : Klik Disini
3. Gabung di Youtube : Klik Disini
Informasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 :
1. Gabung di Grop Whatsapp : Klik Disini
2. Gabung di Grop Telegram : : Klik Disini
3. Informasi Terbaru/Update : Klik Disini
4. Panduan & Tutorial : Klik Disini
Aplikasi Cetak Kartu Pendidikan :
1. Kartu NISN Dengan Foto : Klik Disini
2. Kartu NISN TANPA Foto : Klik Disini
3. Kartu NISN Kemenag (MI, MTS, MA, & MAK) : Klik Disini
4. Kartu NUPTK : Klik Disini
5. Kartu NRG/Sertifikasi Guru : Klik Disini
Aplikasi Sekolah :
1. Praktik Kerja Lapangan (PKL) "Juantika" : Klik Disini
2. Sistem Management Persuratan (Simantan) : Klik Disini