Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Halo Sobat semua berjumpa lagi ya di Channel yang sama, Dalam kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi lagi terkait dengan Surat Edaran Dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : 3132/B-MP.01.02/SD/D/2022 tanggal 14 Februari 2022 tentang Persyaratan kelengkapan SPTJM bagi Usul NI PPPK. Adapun isi dari surat edaran tersebut adalah sebagai berikut : 

Menyusuli surat kami Nomor 14082/B-MP.01.01/SD/D/2021 tanggal 2 November 2021, Nomor 19456/B-MP.01.02/SD/D/2021 tanggal 20 Desember 2021, dan Nomor 782/BMP.01.01/SD/D/2022 tanggal 12 Januari 2022 perihal Usul penetapan NI PPPK secara elektronik, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 981 Tahun 2021 tentang Persyaratan, Sertifikasi, dan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2021, dalam Diktum Pertama menyatakan bahwa Setiap pelamar yang melamar pada Jabatan Fungsional dalam pengadaan PPPK wajib memiliki pengalaman sebagai berikut:
   - Paling sedikit 3 (tiga) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama;
   - Paling sedikit 5 (lima) tahun di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar untuk jenjang mahir, penyelia, ahli muda, dan ahli madyapemula, termapil, dan ahli pertama;
   Berdasarkan ketentuan tersebut, maka instansi harus bertanggung jawab terhadap kebenaran kelengkapan administrasi dan persyaratan masa kerja pelamar pada saat dilakukan tahapan seleksi administrasi.
2. Usul penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK) bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja jabatan Guru dan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
3. Berkenaan dengan hal-hal tersebut, maka Usul NI PPPK selain memenuhi persyaratan administrasi, Instansi juga harus bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keabsahan masa kerja terhadap Calon PPPK yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang dituangkan dalam Surat Pernyataan  Tanggung  Jawab  Mutlak  (SPTJM)  yang  ditandatangani  diatas  meterai Rp. 10.000  (Sepuluh  ribu  rupiah)  oleh  PPK  atau  Pejabat  lain  serendah-rendahnya Jabatan  Pimpinan   Tinggi   Pratama   yang   membidangi   kepegawaian   secara   kolektif sebagaimana contoh dalam lampiran surat ini. 

  Berikut ini Lampiran Surat Edaran tersebut : 

Demikian Informasi yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat. 

Terima kasih sudah mampir diwebstite kami.

Untuk Surat Edaran selengkapnya kalian dapat unduh disini : Download

Terima Kasih dan Semoga bermanfaat. 

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,