www.mastiokdr.com | Data Finalisasi-Daftar Nama Tenaga Honorer Yang Masuk Ke Dalam Database Pendataan Non ASN di Aplikasi  BKN SETELAH DIVERIFIKASI ULANG Se Indonesia

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,

Halo Sobat, berjumpa lagi ya di Channel yang sama, dalam kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi terbaru terkait dengan Data Finalisasi-Daftar Nama Tenaga Honorer Yang Masuk Ke Dalam Database Pendataan Non ASN di Aplikasi  BKN SETELAH DIVERIFIKASI ULANG Se Indonesia. 

Menpan-RB telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/1917/M.SM.01.00/2022 tentang Tindak Lanjut Pendataan Tenaga Honorer atau Non ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah yang diterbitkan tanggal 29 September 2022. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2.113.158 tenaga honorer yang masuk di data BKN per 30 September 2022.

Dalam pengumuman resminya terkait dengan uji publik, apabila ada perbaikan data hasil uji publik dapat dilakukan sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022 pukul 17.00 WIB. 

Berikutnya Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengumumkan atau siaran Pers Nomor 021/RILIS/BKN/X/2022 Tahun 2022 tentang BKN Minta PPK Instansi Validasi Ulang Data 152.803 Non-ASN tidak Sesuai Ketentuan Pendataan. Siaran pers tersebut dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2022.

Berdasarkan rekapitulasi hasil pendataan tenaga non-ASN tahap prafinalisasi yang telah disampaikan Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai rujukan masing-masing instansi untuk mengumumkan data non-ASN, BKN mencatat terdapat 152.803 data non-ASN (data BKN tanggal 07 Oktober 2022) sejumlah jabatan, seperti Pengemudi, Tenaga Kebersihan, dan Satuan Pengamanan serta sejenisnya tidak sesuai dengan Surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022.

Untuk itu BKN meminta Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melakukan verifikasi dan validasi kembali daftar tenaga non-ASN yang jabatannya tidak sesuai dengan merujuk pada Surat Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PANRB nomor B/1971/SM.01.00/2022 tanggal 7 Oktober 2022 tentang Nomenklatur Jabatan di Dalam Pendataan Non ASN. Hal ini telah disampaikan kepada PPK instansi melalui Surat BKN Nomor 33302/B-SI.01.01/SD/K/2022 tentang Jabatan yang tidak sesuai dengan Kententuan Pendataan Tenaga non-ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pada siaran pers BKN 020/RILIS/BKN/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022, BKN telah menyampaikan bahwa rekapitulasi hasil data tenaga non-ASN tahap prafinalisasi pada portal pendataan-nonasn.bkn.go.id berjumlah 2.215.542. Data tersebut terdiri dari 335.639 daftar tenaga non-ASN di lingkup Instansi Pusat dan 1.879.903 di lingkup Instansi Daerah.

Pada tahap finalisasi pendataan non-ASN, BKN juga telah meminta data final hasil verifikasi dan validasi wajib disertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani PPK Instansi. Jika data final tidak disertai dengan SPTJM maka data tersebut tidak akan dijadikan data dasar tenaga non-ASN. Apabila di kemudian hari data final yang disampaikan PPK Instansi tidak sesuai dengan ketentuan pendataan tenaga non-ASN akan berkonsekuensi pertanggungjawaban hukum terhadap Pimpinan Unit Kerja maupun PPK Instansi.

Berikut admin sampaikan daftar Instansi dan daftar nama Tenaga Honorer yang masuk didalam pendataan Aplikasi BKN setelah di lakukan verifikasi Ulang. Untuk Informasi Daerah/instansi lain akan terus kita UPDATE jika INSTANSI sudah melakukan pengumuman resminya.

1. Instansi

1. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
3. Kementerian Badan Usaha Milik Negara
4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Provinsi

1. Provinsi Jawa Timur
2. Provinsi Jawa Barat
3. Provinsi Jawa Tengah
4. Provinsi DI Yogyakarta [NEW]
5. Provinsi Sulawesi Tengah
6. Provinsi Bangka Belitung
7. Provinsi Jambi
8. Provinsi Kalimantan Barat
9. Sumatera Barat

3. Kota

1. Kota Cirebon
2. Kota Blitar
3. Kota Palangkaraya
4. Kota Mojokerto
5. Kota Pasuruan
6. Kota Tegal
7. Kota Cimahi
8. Kota Ternate
9. Kota Kediri [NEW]
10. Kota Bekasi
11. Kota Surabaya
12. Kota Ambon
13. Kota Dumai
14. Pangkal Pinang
15. Kota Jambi
16. Kota Metro