Berdasarkan surat edaran dari Direktoral Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia nomor B-96/Dt.I.II/HM/10/2026 pada tanggal 01 Oktober 2026 tentang penyaluran Tunjangan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan non ASN Madrasah tahap 2 tahun 2026. Adapun isi dari surat edaran tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam rangka pelaksanaan penyaluran Tunjangan Insentif Guru dan Tenaga Kependidikan non ASN Madrasah tahap 2 tahun 2026, maka dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. Pendaftaran/pengusulan calon penerima bantuan insentif Guru dan Tenaga Kependidikan non ASN melalui EMIS-GTK (baru) dengan link: https://emisgtk.kemenag.go.id
2. Memenuhi kriteria Bantuan Insentif Tahun 2026, sebagai berikut:
   1. Kriteria Guru
      1. Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar dalam pangkalan data/Sistem informasi pada Direktorat GTK Madrasah;
      2. Belum mendapatkan tunjangan profesi guru;
      3. Memiliki PTK ID (identitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan), Nomor Pendidik Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) Kementerian Pendidikan;
      4. Guru yang mengajar pada Satminkal binaan Kementerian Agama;
      5. Berstatus sebagai Guru non ASN yang diangkat oleh Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal (Satminkal) di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai Guru.
      6. Bukan ASN dan/atau bukan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
      7. Memenuhi Kualifikasi Akademik minimal S-1 atau D-IV;
      8. Memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di Satminkal-nya;
      9. Bukan penerima bantuan sejenis dari instansi lainnya atau yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama;
      10. Belum usia pensiun (60 tahun);
      11. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain Madrasah; dan
      12. Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
   2. Kriteria Tenaga Kependidikan