www.mastiokdr.com | Surat Edaran Penyampaian Keputusan Dijen PAI Nomor 64 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun 2025

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Halo Sobat, berjumpa lagi ya di Channel yang sama, dalam kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi terbaru terkait dengan Surat Edaran Penyampaian Keputusan Dijen PAI Nomor 64 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah Tahun 2025.

Direktoral Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia telah mengeluarkan surat edaran nomor B-3/-/Dt.I.I/HM.01/01/2025 pada tanggal 21 Januari 2025 tentang Penyampaian Salinan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 64 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2025. Adapun isi dari surat edaran tersebut antara lain sebagai berikut : 

Kepada Yth.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Up. Kepala Bidang Pendidikan Madrasah/Pendidikan Islam 
Seluruh Indonesia

Dalam rangka Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Madrasah Tahun Pelajaran 2025/2026, Ditjen Pendidikan Islam telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 64 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Madrasah. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon Saudara memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2025/2026 dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan  dan  mensosialisasikan  Petunjuk  Teknis  PPDB  Madrasah  sebagaimana terlampir secara luring maupun daring melalui media cetak maupun media elektronik kepada Kantor  Kementerian  Agama  Kabupaten/Kota,  Kepala  Madrasah  Negeri/Swasta,  Pimpinan Pendidikan Diniyah Formal (PDF)/Satuan Pendidikan Muadalah (SPM)/Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) di wilayah masing-masing, dan instansi lain yang terkait untuk mendaftarkan perwakilan peserta didiknya ke Madrasah.
2. Melaksanakan koordinasi dan harmonisasi kebijakan pelaksanaan PPDB Madrasah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing.
3. Melaksanakan pengawasan dan pemantauan secara periodik terhadap teknis pelaksanaan PPDB  Madrasah  untuk  memastikan  tidak  terjadi  hal-hal  yang  melanggar  sesuai  dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Membentuk  kepanitiaan  atau  tim  khusus  untuk  memastikan  pelaksanaan  SNPDB  berjalan dengan baik;
5. Menyediakan kanal pengaduan dan mengelola pengaduan masyarakat sebagaimana mestinya untuk menyelesaikan permasalahan PPDB Madrasah.