BAB III : PEMBUATAN NASKAH DINAS
Bagian Kesatu Umum

Pasal 18
Pembuatan Naskah Dinas dapat menggunakan:
a. media rekam kertas; atau 
b. media rekam elektronik.

Pasal 19

1. Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dicetak menggunakan kertas dan dibubuhi tanda tangan basah.
2. Dalam penyusunan Naskah Dinas dengan media rekam kertas, berkas berjumlah 3 (tiga) rangkap.

Pasal 20

1. Pembuatan Naskah Dinas dengan Media Rekam Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18   huruf b menggunakan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis.
2. Dalam hal aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diimplementasikan, maka pembuatan Naskah Dinas dilakukan dengan menggunakan media rekam elektronik berupa aplikasi khusus bidang kearsipan dinamis.
3. Penggunaan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 21
Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berisi unsur:
a. kop;
b. penomoran;
c. penggunaan kertas;
d. penggunaan tinta;
e. jarak spasi, jenis, dan ukuran huruf, serta kata
penyambung;
f. penentuan batas atau ruang tepi;
g. nomor halaman;
h. tembusan;
i. lampiran;
j. paraf, tanda tangan, dan stempel; 
k. amplop dan map; dan
l. Naskah Dinas bahasa asing.

Bagian Kedua Kop

Pasal 22
Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:
a. kop Naskah Dinas jabatan Gubernur; dan 
b. kop Naskah Dinas Perangkat Daerah.

Pasal 23

1. Kop Naskah Dinas jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Gubernur.
2. Kop Naskah Dinas jabatan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian Gubernur.

Pasal 24
Kop Naskah Dinas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh pejabat berwenang selain Gubernur.

Pasal 25
Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Penomoran

Pasal 26

1. Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Format penomoran Naskah Dinas korespondensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Untuk informasi selengkapnya terkait dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Tata Naskah Dinas dapat kalian lihat/unduh disini : Link Download

Demikian informasi tentang Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 31 Tahun 2024 Tentang Tata Naskah Dinas yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

Jika informasi ini bermanfaat, Jangan lupa Share ya, Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.