Pasal 2
Petunjuk teknis pemberian Tunjangan Guru ASN bertujuan untuk memberikan pedoman bagi:

1. Kementerian;
2. Pemerintah Daerah; dan
3. satuan pendidikan formal pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus di bawah binaan Kementerian, dalam penyaluran Tunjangan Guru ASN.

Pasal 3
Penyaluran Tunjangan Guru ASN dilaksanakan dengan prinsip:

1. tertib yaitu dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. efisien yaitu, penggunaan dana diupayakan untuk meningkatkan capaian yang maksimum melalui penggunaan dana;
3. efektif yaitu, penggunaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan;
4. transparan yaitu, keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya;
5. akuntabel yaitu, mempertanggungjawabkan pengelolaan dana dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan; dan
6. kepatutan yaitu, tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Pasal 4

Tunjangan Guru ASN terdiri atas:

1. Tunjangan Profesi;
2. Tunjangan Khusus; dan
3. Tambahan Penghasilan.