www.mastiokdr.com | Surat Edaran Batas Waktu Update Data DAPODIK Tahun 2025 dalam rangka Evaluasi DAK Fisik 2024 dan Perencanaan Kebijakan Sarpras Pendidikan 2026

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh,
Halo Sobat, berjumpa lagi ya di Channel yang sama, dalam kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi terbaru terkait dengan Surat Edaran Batas Waktu Update Data DAPODIK Tahun 2025 dalam rangka Evaluasi DAK Fisik 2024 dan Perencanaan Kebijakan Sarpras Pendidikan 2026.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengeluarkan surat edaran nomor 2859/A.A1/PR.07.05/2025 pada tanggal 19 Februari 2025 tentang Pemutakhiran Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Tahun 2025 dalam rangka Evaluasi DAK Fisik Pendidikan 2024 dan Perencanaan Kebijakan Sarpras Pendidikan 2026. Adapun isi dari edaran tersebut adalah sebagai berikut : 

Yth.
1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

Sehubungan  dengan  upaya  peningkatan  kualitas  perencanaan  dan  pelaksanaan  DAK  Fisik  Bidang Pendidikan, dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024, ketercapaian standar nasional pendidikan khususnya sarana  dan  prasarana  pada  DAK  Fisik  Bidang  Pendidikan,  diukur  dengan  capaian  jangka  pendek (immediate outcome). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menggunakan Dapodik untuk penghitungan capaian jangka pendek (immediate outcome) DAK Fisik Bidang Pendidikan TA  2024  tersebut.  Untuk  itu,  Kemendikdasmen  meminta  seluruh  Pemerintah  Daerah  sesuai kewenangannya, dan kepada satuan pendidikan dapat melakukan pemutakhiran data dalam Dapodik. Pemutakhiran tersebut juga diperlukan untuk menentukan kualitas perencanaan kebijakan sarpras bidang pendidikan selanjutnya.

Dalam pelaksanaan pemutakhiran data pada Dapodik, Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan agar dapat memperhatikan beberapa ketentuan, yaitu sebagai berikut,

A. Pemutakhiran data sarana dan prasarana:

1. Dinas  Pendidikan  sesuai  dengan  kewenangannya  memastikan  satuan  pendidikan  melakukan pemutakhiran data-data yang mencakup:
   

   a.	data prasarana dan kondisi prasarana pendidikan;
   b.	data sarana pendidikan (termasuk buku, TIK, APE, dsb); dan
   c.	ketersediaan lahan (total luasan lahan, luas lahan tersedia untuk pembangunan).

2. Dinas  Pendidikan  sesuai  dengan  kewenangannya  melakukan  pembinaan,  pemantauan,  dan verifikasi data satuan pendidikan sesuai dengan kondisi riil, termasuk data ketersediaan dan kondisi sarana dan prasarana; dan
3. b u k u  p a n d u a n  p e m u t a k h i r a n  D a p o d i k  d a p a t  d i u n d u h  p a d a  l a m a n http://ringkas.kemdikbud.go.id/PanduanSarpras2025.

B. Penilaian kerusakan bangunan: